banner 728x90

Pembangunan Kantor Bupati Sijunjung Terancam Bermasalah

2.974 views

print

Sijunjung,mediacerdas.co.id__  Pembangunan gedung kantor bupati Sijunjung, yang dikerjakan oleh PT.Bangun Kharisma Prima (PT.BKP) terancam bermasalah.

Pasalnya pekerjaan pembangunan kantor bupati Sijunjung tersebut, yang dikerjakan dengan dana APBD setempat, tahun anggaran 2018 sebesar Rp.43,791,700.000 miliar, banyak item pekerjaannya yang hasilnya tidak memuaskan, dan pembangunan ini diduga oleh banyak pihak tidak sesuai dengan besteknya.

Seperti yang dikatakan, mantan ketua Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia) kabupaten Sijunjung, Reza Velly Abidin, Selasa (26/3/2019) bahwa,” Kalau saya lihat dan amati mulai dari awal tendernya pekerjaan pembangunan kantor bupati ini, diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dikatakan,” Artinya PT.BKP ini sebagai pelaksana meminta dukungan perusahaan untuk mengisi material kepada perusahaan yang tidak memiliki surat yang sah tetapi adalah hanya sebuah surat pernyataan, padahal ini tidak boleh dari aturan yang berlaku,” terangnya.

“ Kemudian adalagi yang menarik, seperti Scaffolding yang dipakai bukan scaffolding yang sebenarnya, tetapi adalah scaffolding batang bambu, padahal alat scaffolding ini adalah merupakan alat utama dalam tender, juga mengenai para pekerjanya bangunan ini banyak yang tidak memakai alat pengaman tidak memenuhi standar SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ”imbuhnya lagi.

Disisi lain juga Reza Velli Abidin juga mengatakan,” Padahal pekerjaan pembangunan kantor bupati ini sudah didampingi oleh TP4D dari Kejaksaan setempat, dan juga sudah ada perusahaan pengawasnya, tetapi yang kita lihat dari hasilnya saat ini ketika diamati seakan-akan pekerjaan ini tidak diawasi oleh pihak yang terkait, atau mungkin juga diawasi cuman  apa yang disarankan oleh pengawas saat pekerjaan berlangsung  tidak diindahkan oleh pihak PT.BKP selaku perusahaan pelaksana, sehingga hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang aturan yang berlaku, bisa jadi hasilnya tidak memuaskan,” ucapnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh mantan ketua Gapensi Sijunjung ini, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan pembangunan kantor bupati Sijunjung ini, Syatria Zali,ST kepada media ini, Senen (25/3/2019), mengatakan,” Saya baru menjabat sebagai PPK dalam pembangunan kantor bupati ini, jadi kalau persoalan yang terjadi pada pembangunan ini sebelum saya menjabat saya tidak tahu,” katanya.

Kemudian dikatakan Syatria Zali,” Yang saya tahu pihak PT.BKP sudah dipanggil untuk SCM (Show Cause Meeting) yang pertama dan pihak pihak PT.BKP ini tidak tertutup kemungkinan akan kita panggil untuk SCM kedua, karena dari apa-apa yang diintruksikan kepada pihak PT BKP selaku pelaksana pekerjaan pembangunan kantor bupati Sijunjung ini banyak yang tidak diindahkannya,” terang Syatria Zali kepada media ini.

“Sehubungan dengan pengamanan para pekerja dalam pembangunan kantor bupati ini, pihak pelaksana mengatakan kepada kita bahwa hal tersebut sudah dibelikan seperti helm atau alat pengaman lainnya, tetapi banyak yang telah diambil dan dibawa pulang oleh pekerja tersebut, artinya setiap dibeli, hilang terus diabawa pekerja,” tambah Syatria Zali lagi.

Dikatakan,” Pekerjaan pembangunan kantor bupati Sijunjung ini terakhir kita lihat progres atau bobot pekerjaannya baru 75,5% sedangkan dana yang telah diambil 73%, tetapi kalau sekarang bobot perkerjaanya baru kita hitung,”ujarnya lagi.(aciak)

banner 200x200

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan