banner 728x90

Rekanan mengeluh : Proyek-proyek yang sudah “teken kontrak” atau “yang sudah jalan” di Dinas Perkim-LH kabupaten Sijunjung dipotong 50 persen untuk penanganan covid-19

159 views

print

Sijunjung, mediacerdas,__ Beberapa orang rekanan di kabupaten Sijunjung, mengeluh pasalnya kegiatan proyeknya di Dinas Perkim-LH yang telah “ teken kontrak ” dan “yang sedang berjalan pekerjaannya”, harga nilai kontraknya dipangkas sampai 50 % (lima puluh persen), dikatakan, ini adalah untuk penanganan covid-19 di kabupaten ini.

Keluhan itu disampaikan oleh beberapa orang rekanan kepada Media Cerdas Jum’at (17/4/2020) yang lalu.

Menariknya pemangkasan 50% tersebut hanya terjadi di Dinas Perkim-LH, tetapi di OPD lainnya tidak memberlakukan aturan seperti hal tersebut.

Pemangkasan nilai kontrak sebesar 50 % tersebut, pada umumnya adalah pada proyek-proyek SPK, yaitu proyek dibawah nilai Rp. 200 juta, dan inilah yang membuat para rekanan uring-uringan,

“Kenapa pada proyek yang nilainya miliaran tidak dilakukan pemangkasan tersebut,” ujar Reza Velly Abidin, yaitu salah seorang rekanan lokal, yang juga mantan Ketua DPC Gapensi Sijunjung.

Di Dinas PUPR, aturan pemangkasan 50% tersebut tidaklah ada, karena proyek-proyek SPK di Dinas PUPR ini tidaklah seberapa banyak jumlahnya, tidak seperti di Dinas Perkim-LH.

Di Dinas PUPR sebahagian proyek SPK nya sudah diganti pengerjaannya dengan cara swakelola oleh masyarakat,” ujar, Sekretaris Dinas PUPR, Sarwo Edi. SH, kepada mediacerdas, Sabtu (18/4/2020).

Kemudian di tegaskan kembali oleh Reza Velly Abidin kepada Media Cerdas, bahwa,” Kalau memang untuk penanganan covid-19 di daerah ini, kenapa proyek yang kecil-kecil ini yang dipangkas, kenapa tidak proyek yang besar,” protesnya.

“Proyek Jalan Lansek Manih itu saja contohnya yaitu jalan dari Simpang Pasar Jum’at menuju Kantor DPRD di Kandang Baru, tahapan proses lelangnya saja masih tetap berjalan , dan ini nilainya miliaran rupiah, kalau menurut saya proyek ini kan bisa ditunda dulu, karena pekerjaan ini tidaklah terlalu “urgent” atau mendesak, karena yang akan lewat disana itu umumnya adalah pejabat-pejabat di DPRD dan pejabat-pejabat Pemkab daerah ini,” ungkap Reza Velly lagi.

Menjawab keluhan rekanan tersebut, Dainis Suryani, Sekretaris Dinas Perkim-LH saat dihubungi media cerdas, menjelaskan bahwa,” Kenapa pemangkasan tersebut dilakukan di Dinas Perkim-LH, ini adalah berawal dari SK Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, pada SKB tersebut telah disepakati pemangkasan anggaran minimal 50%, artinya Anggaran di Dinas Perkim-LH Sijunjung yang sekarang adalah sekitar lebih kurang Rp.17 miliar, jadi dipangkas lebih kurang Rp.8,5 miliar,” jelasnya.

Kemudian dikatakan Dainis lagi bahwa,” Sekarang ini kita sedang melaksanakan proses pemangkasan, paling lambat Senen (20/4/2020) telah diinput datanya,” terangnya.

“Jadi, karena proyek-proyek SPK di Dinas Perkim -LH, telah terkontrak pada Maret yang lalu, itu akan kita pangkas 50%, dan akan kita lakukan proses addendum pekerjaan,,” terangnya lagi.

“Kenapa pada kegiatan proyek-proyek tersebut yang kita pangkas nilai kontraknya, sebab pada kegiatan proyek-proyek tersebutlah yang paling besar Anggarannya di Dinas Perkim -LH ini,” tutup Dainis ke mediacerdas. (aciak)

banner 200x200

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan