banner 728x90

Di Tengah Pandemi Covid- 19 ini Masyarakat memekik, karena sampai saat ini bantuan dari pemerintah belum juga turun, Sementara Perseteruan antara DPRD dengan Pemkabnya Semakin Kuat, Gara-gara Pemkab dituding Tidak Transparan dalam Menangani Anggaran Covid-19 di Ranah Lansek Manih ini.

210 views

print

Sijunjung, Media Cerdas, __ Beberapa bulan belakangan ini “tensi” politik didaerah kabupaten Sijunjung mulai agak tinggi atau sudah mulai agak memanas.

Tingginya “tensi” politik tersebut, salah satunya adalah disebabkan karena munculnya wacana dari anak bupati yaitu Benni Dwipa Yuswir yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bappeda Sijunjung, untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati mendatang periode (2020-2025).

Tetapi apa yang terjadi, suasananya mulai berubah, disaat tensi politik sedang tinggi, datanglah bencana wabah pandemi covid-19. atau yang disebut juga wabah virus corona.

Dengan datangnya wabah bencana covid-19 tersebut, situasi di pemerintahan daerah ini sedikit menjadi agak tegang, pasalnya dalam menghadapi pandemi covid-19 tersebut segala macam petunjuk juklak /juknis dari Pusat, berubah-rubah terus.

Sehingga terkait anggaran ataupun penanganan dan penanggulangan wabah ini serta persoalan pemberian bantuan ke tengah-tengah masyarakat yang terkena dampak covid-19 tersebut. membuat pemkab kelabakan.

Ini terbukti ketika Pemkab Sijunjung mengadakan pertemuan dengan wartawan benerapa waktu yang lalu di kantor bupati setempat.

Pemkab menyampaikan bahwa, “Aturanya yang turun dari pusat tersebut berubah-rubah terus,” ujarnya.

(sehingga inilah yang dijadikan alasan oleh pemkab, atas keterlambatan batuan itu diturunkan kepada masyarakat waktu itu)

Ketegangan yang terjadi dilingkungan pemkab ini semakin bertambah kuat, hal itu dipicu oleh banyaknya pemotongan anggaran baik itu anggaran dari pusat (DAK) maupun pemotongan anggaran di masing-masing OPD.

Dengan jumlah total pemotongan atau pemangkasan anggaran tersebut, cukup fantastis.

Tidak tanggung-tanggung pemangkasan tersebut sampai ratusan milyar jumlahnya.

Terakhir terjadi pemangkasan anggaran (DAU) dari pusat diduga sebesar lebih kurang 15 persen.

Suasana ketegangan di Pemkab Sijunjung tersebut juga berdampak ke DPRD nya.

Kenapa dikatakan berdampak ke DPRDnya, sebab hampir seluruh anggota DPRD Sijunjung, yang berkantor,di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Kandang Baru – Pasar Jum’at ini menganggap apa yang terjadi di lingkungan Pemkab tersebut diduga hanyalah permainan Pemkab saja, dalam mengelabui anggaran Covid-19 ini.

Dasarnya mereka menyampaikan dugaan tersebut adalah karena dari awal pemangkasan anggaran untuk penanganan dan penanggulangan covid-19 dikabupaten Sijunjung ini, tidak transparan, dan tidak pernah diberitahu ke DPRD

Mereka yang disebut “Wakil Rakyat” yang bernaung pada Lembaga Yang Terhormat ini, yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawasan terhadap anggaran di pemkab tersebut tidak dilibatkan atau diikutsertakan sama sekali oleh pihak pemkab.

Dengan tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran covid-19 tersebut maka anggota DPRD ini, telah menuding Pemkabmya tidak transparan dalam melakukan setiap pemangkasan anggaran untuk covid-19 baik anggaran dari pusat maupun dari APBD sendiri.

Sehingga dengan tidak dilibatkan tersebut dalam pembahasan anggaran covid-19 di Negeri ini, mengakibatkan “tensi” politik di DPRD Sijunjung mulai meninggi, mereka yang merasa mewakili rakyat di Lembaganya ini, seakan-akan tidak dihargai lagi.

Mereka merasa kesal dan jengkel, sebab sampai saat ini sudah masuk ke tahap tiga pemkab Sijunjung melakukan pemangkasan anggaran dengan judul untuk penanganan dan penanggulangan covid-19 di negeri ini.

Mereka di DPRD tidak tahu berapa total anggaran yang sudah dipangkas oleh pemkab tersebut, untuk penanganan civid-19.

Mereka tidak tahu, dan merasa tidak diberitahu, sehingga ada tudingan,” seakan-akan pemkab ini sengaja main kucing-kucingan dengan DPRD, terkait anggaran tersebut, pasalnya banyak hal pihak DPRD ini, yang tidak tahu dan tidak diberitahu terkait anggaran tersebut.

Disinilah awal emosi dan tensi orang-orang yang dijuluki wakil rakyat ini mulai memuncak, mereka-mereka yang duduk di lembaga yang terhormat ini, merasa dilecehkan oleh pemkabnya sendiri.

Puncak emosi atau kemarahan dari anggota DPRD yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Kandang Baru – Pasar Jum’at ini adalah pada Kamis (30/4/2020) sekitar pukul 15.00 wib.

Didepan para wartawan Ketua DPRD, H. Bambang Surya Irwan yang didampingi oleh kedua wakil ketua dan para pimpinan fraksi di lembaga ini menyampaikan “Pernyataan Sikap, mendesak Bupati Yuswir Arifin untuk menganti Zefnihan selaku Sekda di kabupaten ini.

Karena mereka di DPRD ini menganggap Zefnihan tak layak lagi untuk menjadi sekda di kabupaten ini, dan mereka juga menganggap Zefnihan lah yang menjadi otak pemicu semua persoalan ini.

Tetapi disisi lainnya beberapa orang masyarakat melihat rentetan kejadian yang terjadi baik itu di pemkab Sijunjung, maupun di DPRD sendiri, “Dalam situasi pandemi covid-19 ini, sepertinya sebuah tontonan yang menarik disuguhkan oleh Pemkab dan DPRD nya kepada masyarakatnya”, Apa sebenarnya yang telah terjadi di Negeri ini.

Dilain pihak masyarakat juga menilai bahwa ditengah-tengah pandemi covid-19, “Masyarakat ini telah memekik menunggu bantuan dari pemerintah, sementara Pemkabnya berseteru” .

Mungkin mereka berdua berkata bahwa,” Mereka berdua sedang bekerja memperjuangkan nasib rakyat ini” , kita lihat saja nanti kebenarannya.

Tetapi yang jelas ,” sampai saat ini bantuan dari pemerintah tersebut belum juga sampai ke masyarakatnya “. (Aciak)

banner 200x200

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan