banner 728x90

BUPATI SIJUNJUNG YUSWIR ARIFIN KEMUDIAN ASISTEN I PEMKAB SOLOK MEDISON SERTA ADI PUTRA DAN RAMLI KHOTIK NARO DILAPORKAN DUGAAN KORUPSI DI KEJATI SUMBAR

2.559 views

print

Siijunjung, mediacerdas,__, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin beserta Asisten I Pemkab Solok Medison juga Adi Putra dan Ramli Khotik Naro dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat oleh Sabirin Dt Monti Panghulu, Kamis (4/6/2020).

Pelaporan Bupati Yuswir Arifin, Asisten I Pemkab Solok Medison, serta Adi Putra dan Ramli Khotik Naro tersebut adalah sehubungan dengan dugaan tidak pidana korupsi dalam pembelian lahan sawit pemkab Sijunjung seluas 500 Ha, pada tahun 2006 yang lalu.

Pada waktu itu Yuswir Arifin sebagai Wakil Bupati, kemudian Medison sebagai Camat Kamang Baru, sedangkan Adi Putra sebagai Kadis Perkebunan, dan Ramli Khotik Naro selaku yang menjual tanah untuk lahan kebun sawit pemkab tersebut.

Disini Sabirin Dt Monti Penghulu tidak sendiri datang ke Kejati Sumbar, ia didampingi oleh pengacaranya Didi Cahyadiningrat,SH.

Kepada Media Cerdas, Sabirin yang didampingi pengacaranya tersebut mengatakan,” Bupati Sijunjung yang waktu itu adalah sebagai Wakil Bupati beserta tiga orang lainnya dilaporkan ke Kejati Sumbar dengan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan sawit pemda kabupaten Sijunjung seluas 500 Ha pada tahun 2006 yang lalu, pelaporan ini berdasarkan putusan perkara nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Mrj.tanggal 28 Mei 2020,” terangnya.

“Dalam persidangan pada perkara perdata tersebut diatas yang digelar di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung sampai pada putusannya beberapa waktu yang lalu, terungkap dalam fakta persidangan tersebut adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan untuk kebun sawit pemda kabupaten Sijunjung seluas 500 Ha yang berlokasi di daerah Aie Amo dan Tanjung Kaliang pada tahun 2006 tersebut,” ungkapnya lagi.

Kemudian Didi Cahyadiningrat, SH, juga menambahkan, ” Dengan terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terkait pada persidangan tersebut, maka klien kita merasa ada bukti dan fakta yang cukup untuk melaporkan orang – orang ini ke Kejati Sumbar,” ujarnya ke Media Cerdas.

“Sesuai dengan protap penerimaan laporan tindak pidana di Kejati Sumbar maka laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terkait tersebut dimasukan melalui PTSP dan kemudian disesuaikan dengan jenis laporannya, setelah berkas itu diteliti oleh pihak Kejati Sumbar maka baru diberikan tanda terima surat atau laporan tersebut,” terang, Didi Cahyadiningrat, kepada Media Cerdas lagi. (*)

banner 200x200

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan