banner 728x90

Pihak keluarga korban : Bupati dan Kadis Kesehatan harus ikut bertanggung jawab atas kematian kematian bayi yang diduga akibat “Mal Praktik” oknum bidan di daerah Pematang Panjang, Sijunjung.

312 views

print

Sijunjung,Media Cerdas,__ Terkait kematian bayi dugaan Mal Praktik yang yang dilakukan oleh seorang bidan di daerah Pematang Panjang, kabupaten Sijunjung,Sumatera Barat, beberapa waktu yang lalu, yang kemudian persoalan ini berujung dengan pelaporan secara resmi oleh pihak korban kepada kepolisian (Polres Sijunjung) dengan nomor surat pengaduan : STPLP/05/VI/2020/ Res Sijunjung.

Maka pihak keluarga korban kepada, Media Cerdas, Jumat (12/6/2020) mengatakan,”Pelaporan yang dilakukan pihak keluarga kepada pihak kepolisian tersebut, disamping untuk menuntut keadilan melalui proses hukum, tetapi juga mengetuk hati pemimpin di negeri ini,” tegasnya.

Dengan nada agak kesal ia juga mengaatakan, “Makanya bupati itu jangan asal menunjuk atau mengangkat kepala dinas saja, ini contohnya kepala dinas kesehatan, terkait kejadian ini,” gerutunya.

Kemudian lebih jauh dikatakan lagi bahwa,” Kematian bayi yang disebabkan oleh kelalaian seorang bidan di tempat praktek mandirinya tersebut, adalah sebuah gambaran ketidakmampuan seorang kepala dinas kesehatan dalam menyingkapi dan menangani sebuah masalah kesehatan masyarakat di negeri ini, “terangnya.

Kenapa dikatakan demikian,..?, “Sebab, secara berjenjang, jangankan kepala dinas kesehatan, bupatipun sebagai kepala daerah di kabupaten ini, seharusnya juga ikut bertanggung jawab dengan kematian bayi tersebut, karena bupati telah mengangkat kepala dinas kesehatan yang tidak mampu mengurus masalah kesehatan masyarakat di negeri ini, dan juga tak mampu mengelola lingkungan atau jajaran organisasinya sehingga terjadilah sebuah kelalaian ini, artinya lalainya seorang bidan ditempat praktek mandirinya juga disebabkan karena lalainya kepala dinas selaku pimpinan yang me “manage” tentang masalah kesehatan masyarakat di negeri ini,” ucapnya, lagi.

Kalau dirunut persoalan ini,” Disini kepala dinas kesehatan dinyatakan jelas lalai dan asal dalam memberikan rekomendasi untuk surat izin praktik bidan mandiri kepada Bidan Erni Sumartides, yang akhirnya SIPB Mandirinya tersebut dicetak dan dikeluarkan oleh DPMPTSP pemkab Sijunjung.

Artinya sebelum rekomendasi ini diberikan ke DPMPTSP, sepertinya kondisinya tidak serius ditinjau kelapangan, apakah bidan ini sudah layak untuk diberikan izin praktik bidan mandiri atau tidak, atau disisi lain apakah bidan ini sudah mampu atau tidak dalam menjalani praktik bidan mandiri.

Karena pemberian Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) adalah merupakan sebuah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten ini melalui DPMPTSP dengan rekomendasi dari DINAS KESEHATAN kepada Bidan Erni Sumartides sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanannya.

Menurut keluarga korban yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan mengatakan, ” Dilihat dari kronoligis dan cara penaganan ibu melahirkan ditempat praktik bidan mandiri, bidan Erni Sumartides tersebut, dan juga mengacu kepada PERATURAN MENTERI KESEHATAN -RI NO 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN, Pasal 18 dan Pasal 19, kalau yang telah terjadi, sepertinya jelas-jelas bidan ini tidak boleh diberi izin praktik bidan mandiri.

Kemudian pada PERATURAN PEMERINTAH-RI NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF, Nah disini bayi yang baru lahir juga tidak boleh langsung diberi susu formula.

Selanjutnya UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN.

Jadi dari aturan-aturan yang tersebut diatas, sudah jelas seperti apa dan apa-apa langkah yang dilakukan oleh seorang bidan dalam menangani ibu melahirkan (persalianan) di tempat praktik mandirinya,

Juga dari aturan tersebut apakah bidan tersebut layak untuk diberi izin atau tidak.

Sekarang yang menjadi pertanyaan besar, “KOK BISA SIH SIPB – M NYA TERBIT, DENGAN KONDISI KEADAAN YANG BELUM PANTAS DIBERI IZIN, ADA APA SEBENARNYA DIBALIK SEMUA INI..?

Berkemungkinan ada dugaan bahwa Tim teknis yang melakukan tinjauan lapangan untuk rekomendasi izin untuk praktik bidan mandiri bidan Erni Sumartides tersebut yang kemudian diterbitkan berita acara tinjauan lapangan, itu semua diduga tidak ada atau asal-asalan saja.

Disisi lain akhirnya diketahui bahwa rupanya BIDAN ERNI SUMARTIDES ini adalah sebagai KASI PELAYANAN MASYARAKAT (YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, yaitu “Kasi” yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi untuk izin praktek bidan.

Asumsinya pun berkembang bahwa,” melihat posisi jabatannya di dinas kesehatan tersebut diduga kuat telah terjadi kongkanglingkong antara bidan ini dengan kepala dinas kesehatan dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin praktik bidan mandiri, untuk dirinya sendiri yang kemudian disampaikan kepada DPMPTSP pada Maret 2019 yang lalu.

Kemudian DPMPTSP, mengeluarkan izinnya tertanggal 28 Maret 2019 yang lalu, dengan nomor : 02/SIPB-M/DPMPTSP/III-2019.
Dengan masa berlaku izin tersebut sampai dengan 16 Maret 2023.

Menariknya lagi, dari kejadian ini juga terungkap kejadian yang lain,”rupanya kejadian dugaan mal praktik yang dilakukan oleh Bidan Erni Sumartides tidak sekali ini saja terjadi, sebelumnya juga pernah ada tapi tidak sampai ribut seperti sekarang.

Kemudian dari rentetan peristiwa kematian bayi setelah melahirkan ditempat bidan Erni Sumartides tersebut, maka pihak keluarga korban pun mendesak pihak Dinas Kesehatan kabupaten Sijunjung agar supaya bidan Erni Sumartides meminta maaf kepada pihak keluarga korban, kemudian agar menutup tempat praktek bidan mandiri tersebut secara permanen.

Selanjutnya didalam surat pelaporan tersebut ada penekanan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban yaitu apabila bidan Erni Sumartides ini masih berpraktek juga maka pihak keluarga korban akan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Rupanya, walaupun nyawa bayinya telah melayang setelah melahirkan di tempat bidan Erni Sumartides, bidan ini merasa tidak terjadi apa-apa dan cuek saja.

kemudian pihak korban terus mendesak Dinas Kesehatan Sijunjung, sehingga pada tanggal 27 Mei 2020 rekomendasi pencabutan izin praktek bidan Erni Sumartides dari Dinas Kesehatan disampaikan ke Dinas PMPTSP.

Sehingga pada tanggal 8 Juni 2020 yang lalu surat pencabutan izin sementara dikeluarkan oleh DPMPTSP dengan Nomor ; 01/SIPB-M/DPMPTSP/VI-2020, pencabutan izin ini hanya sampai 8 Desember 2020.

Sesuai dengan desakan keluarga korban agar kegiatan praktik bidan mandiri dari Bidan Erni Sumatides dihentikan atau dibekukan, walaupun sudah dicabut izin selama 6 bulan, pihak keluarga korban masih melihat kegiatan praktik bidan Erni Sumartides ini masih berjalan.

Nah disinilah puncaknya, sudah tidak ada niat untuk minta maaf ke keluarga korban, eh malahan praktik bidannya tetap berjalan, padahal izin praktiknya sudah dicabut.

Puncak kemarahan keluarga ini berujung dengan pelaporan kepada pihak kepolisisan Polres Sijunjung pada Kamis (11/6/2020) dengan nomor surat pelaporan :STPLP/05/VI/2020/Res Sijunjung.

Diujung penyampaiannya pihak keuarga korban mengatakan,” Walaupun beberapa hari belakangan ini bidan Erni Sumartides didampingi Kepala Dinas Kesehatan, meminta maaf kepihak keluarga korban, namun pihak keluarga korban telah memaafkan tetapi persoalan proses hukum pihak keluarga korban tetap melanjutkannya.

Sementara itu Bidan Erni Sumartides ketika dihubungi Media Cerdas, tidak mau menjawab, walaupun beberapa kali dihubungi melalui pesan WhatsAppnya, tetap saja tidak dibalas. (aciak)

banner 200x200

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan