banner 728x90

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBELIAN LAHAN SAWIT PEMDA SIJUNJUNG PADA TAHUN 2006 YANG LALU SELUAS 500 HEKTAR DILAPORKAN KE JAKSA AGUNG-RI OLEH DIDI CAHYADI NINGRAT, SH.

162 views

print

Sijunjung,Media Cerdas,___ Walaupun laporan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan sawit pada tahun 2006 yang lalu oleh pemda Sijunjung seluas 500 hektar di daerah Aie Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sudah ditangani oleh pihak Unit Tipikor Satreskrim Polres Sijunjung.

Namun demikian Didi Cahyadi Ningrat, SH, selaku Kuasa Hukum dari Sabirin Dt Monti Penghulu.

Didi Cahyadi Ningrat & Rekan (Advocates and Legal Consultans) berkantor : Jalan Jenderal Sudirman No 52 Padang – Sumatera Barat, (08126799700).

Telah melayangkan surat kepada Jaksa Agung – RI , cq Jaksa Agung Muda Pengawasan ( JAM WAS ) di Jalan Sultan Hasanudin Dalam No 1, RT 11, RW 7 Kramat Pela , Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta . perihal laporan dan pemberitahuan perkara. tertanggal 11 Agustus 2020 yang lalu.

Kenapa Didi Cahyadi Ningrat,SH melayangkan surat kepada Jaksa Agung-RI ….?.

Kepada Media Cerdas Didi Cahyadi Ningrat,SH Jum’at (28/8/2020) mengatakan,” Surat ini kita sampaikan kepada ke Jaksa Agung -RI, bukan maksud kita tidak percaya dengan penegak hukum yang ada di kabupten Sijunjung ini, tetapi ini sifatnya adalah pelaporan dan pemberitahuan perkara, supaya ada kontrol dari pihak-pihak yang lebih tinggi terhadap institusinya di bawah, sebab laporan ini tidak saja ke Jaksa Agung-RI kita sampaikan tetapi juga ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) provinsi Sumatera Barat,” terangnya, Didi kepada Media Cerdas.

Sepertinya memang tidak main-main, surat pelaporan dan pemberitahuan perkara ini juga ditembuskan kepada – Kementerian Dalam Negeri-RI, Kapolri, Komisi Kejaksaan R-I, Gubernur Sumbar, Kejati dan Polda Sumbar.

Kemudian lebih jauh dikatakan,” Pelaporan dugaan tindak pidana korupsi lahan kebun sawit pemda ini pernah mucul kepermukaan pada tahun 2010 yang lalu, kemudian kembali mengapung pada tahun 2018, dan itu tidak ada kepastian hukumnya bagi masyarakat pencari keadilan,

Nah..! ketika perkara perdatanya naik di Pengadilan Klas II Negeri Muaro, Kabupaten Sijunjung beberapa waktu yang lalu, disini terungkap dugaan korupsinya , maka oleh sebab itu, kembali atas nama Sabirin Dt Monti Penghulu, melaporkan dugaan tindak pidana korupsinya ini ke Kejati Sumbar,

Tetapi apa yang terjadi, setelah berkas pelaporan ini diperiksa oleh pihak Kejati Sumbar pelaporan inipun dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Sijunjung,

Yang kemudian pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung menyurati pihak Polres Sijunjung, agar perkara dugaan tindak pidana korupsi ini kembali ditangani oleh pihak Unit Tipikor Satreskrim Polres Sijunjung, karena sebelumnya pihak Polres Sijunjung pernah menerima pelaporan ini,” ujar ,Didi Cahyadi Ningrat.

“Jadi, karena pelaporan perkara tindak pidana korupsi tersebut saat ini sudah ditangani oleh pihak Polres Sijunjung, sebagai pemberitahuan dan pelaporan juga kita sampaikan kepada Jaksa Agung-RI dan tembusannya juga kita berikan kepada pihak terkait lainnya, agar ada kontrol, dan tidak terjadi lagi seperti sebelumnya yaitu tidak ada kepastian hukum,”harapan nya Didi Cahyadi Ningrat.

Tetapi didalam surat pelaporan atau pemberitahuan ke Jaksa Agung ini juga disebutkan beberapa nama di institusi Pemda, Masyarakat dan pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung.

Seperti nama : Yuswir Arifin, Bupati Sijunjung, yang di waktu itu menjabat sebagai wakil bupati periode (2004-2010) .

Medison,S,Sos,M,Si, Asisten I Pemkab Solok yang juga diwaktu itu sebagai Camat Kamang Baru.

Ir.Adi Putra , mantan Kepala Dinas Perkebunan kabupaten Sijunjung waktu itu.

Ramli Khotik Naro sebagai masyarakat penjual tanah.

Kemudian disebutkan juga mereka semua patut diduga secara bersama-sama telah melakukan pembelian tanah yang diakui secara sepihak milik Ramli Khotik Naro.

Pembelian tanah tersebut hanya berbekal surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Yuswir Arifin selaku wakil bupati Sijunjung pada Desember 2006 tersebut.

Surat perintah tugas tersebut disampaikan kepada beberapa orang pejabat dilingkungan pemda Sijunjung dengan leading sector kegiatannya di Tapem yaitu Adi Warman sekarang Kabag Umum(saksi perkara perdata).

Disurat ini juga disebut beberapa orang nama dari pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung, yaitu seperti nama Fengki Andrias.SH (kasi datun ) dan Dimas Aditya.SH. (kasi Intel)

Disini Fengki Andrias.SH, disebutkan telah saling bahu membahu dengan Pemkab Sijunjung, beserta pemilik tanah dan tergugat , dalam perkara perdata yang di gelar di Pengadilan Negeri Klas II Muaro, Sijunjung, beberapa waktu yang lalu.

Juga disebutkan bahwa Fengki Andrias.SH sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membela perkara tidak mencerminkan sebagai seorang penegak hukum, namun lebih berusaha untuk memenangkan perkara perdata ini dengan cara mengaburkan, menyimpan informasi yang seharusnya disampaikan dalam penegakan hukum untuk keadilan secara perdata, maupun perlindungan hukum bagi negara.

Kemudian disebut nama Dimas Aditya. SH, (kasi Intel) yang merupakan anak kandung Ir. Adi Putra (mantan Kadis Perkebunan, Pemkab Sijunjung) juga salah seorang terlapor, disebut seringkali berada di lokasi lahan bersengketa, (objek perkara) untuk memerintahkan, mengarahkan dan termasuk memberikan surat kuasa memanen hasil sawit milik Ir. Adi Putra, kepada Ramli Khatik Naro, (terlapor).

Diketahui tanah kebun sawit pemda tersebut sejak dibeli pada tahun 2006 yang lalu, sampai saat ini tahun 2020, tidak bersertifikat.

Dan saat pihak Pemkab Sijunjung, baru mengajukan anggaran untuk pembuatan sertifikatnya melalui Dinas PUPR.

Terkait pelaporan ke Jaksa Agung RI ini oleh Didi Cahyadi Ningrat. SH, yang menyebut nama Fengki Andrias. SH (kasi datun) Kejaksaan Negeri Sijunjung.

Fengki Andrias .SH, saat di komfirmasi Media Cerdas, mengatakan, ” Tidak ada masalah kalau nama saya disebut dalam pelaporan tersebut, sebab saya bekerja sudah sesuai dengan SOP, dan mungkin pelapor tidak paham tupoksi Jaksa Pengacara Negara (JPN) , kami dalam bekerja tidak boleh sebagai (APH), tapi saya sebagai JPN siap mengklarifikasi semuanya apabila nanti diminta, tetapi klarifikasi tersebut secara resmi, “ujarnya. (Aciak)

banner 200x200

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan